Wilayah perairan di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, dikenal memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar. Namun hingga kini, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan keuntungan maksimal bagi nelayan lokal karena lemahnya nilai tawar mereka dalam rantai distribusi hasil tangkapan.
Sebagian besar nelayan di daerah ini masih bergantung pada tengkulak atau pengepul dalam menjual hasil tangkapan seperti tuna, cakalang, dan berbagai jenis ikan pelagis lainnya. Kondisi tersebut membuat harga ikan di tingkat nelayan relatif rendah dibandingkan harga yang beredar di pasar regional. Kondisi ini berpengaruh pada nilai tawar nelayan di Kepsul.
“Nelayan Sula itu posisi tawarnya sangat lemah dari sekian banyak nelayan. Karena, harga ikan yang dihargai disini cuma di angka Rp1.500 hingga Rp3.000 per kilogram,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara Fauzi Momale saat kunjungan kerja di Kepsul, Rabu (11/3/2026).
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Malut berencana mengaktifkan sarana penunjang seperti Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Wainin, Kecamatan Sanana.
Pemerintah juga menyatakan tengah mendorong penguatan kelembagaan nelayan melalui pembentukan kampung nelayan di beberapa desa. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar nelayan dalam menentukan harga jual hasil tangkapan.
“Tahun ini program kampung nelayan sudah dibangun di satu titik yakni di Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara. Dan di tahun ini juga akan diikuti beberapa titik yang telah diusulkan dan telah diverifikasi oleh teman-teman Kementrian Kelautan dan Perikanan,” tambah Fauzi.
Fauzi menyebut, wilayah perairan Kepulauan Sula memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar nasional maupun ekspor, namun terbatas pada kewenangan. Seperti pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan itu hanya sampai pada 12 mil laut. Di atas 12 mil laut itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Karena itu, kita juga berkepentingan untuk mengatur itu. Makanya kemari saat mendampingi Ibu gubernur ketemu dengan pak mentri, kita mengusulkan untuk mendekatkan fungsi pelayanan kita termasuk pengawasan dan pengendaliannya,” pungkasnya.(ham)
