Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT Mangoli Timber Producers (MTP) batal digelar.
Pertemuan bersama PT MTP dan tiga perusahaan outsourcing, yakni PT Bahana Mandiri, PT Otsundo Primaraya, dan Kalpika Wanatama yang beroperasi di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, rencananya membahas kesejahteraan pekerja dan masyarakat pada, Selasa (3/2/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Sula, Rian Adrianto Ruslan mengungkapkan, RDP tersebut membahas banyak masalah seperti penyamaran status pekerja sebagai mitra, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, pembayaran upah, tunjangan dan lain-lain.
Namun, RDP akhirnya dibatalkan karena pimpinan perusahaan yang diundang mengirim utusan bukan manajemen.”Yang kami inginkan itu pimpinan perusahan, bukan koordinator dan managernya,” tegas Rian.
Dia menuturkan, alasan pihaknya mengundang pemimpin perusahan ini bukan lagi soal koordinasi, tapi mencari solusi serta mengambil keputusan agar masyarakat atau pekerja yang bekerja di PT MTP bisa merasakan kesejahteraan.
“Jadi, yang kami mau itu pimpinan perusahan, buka utusan perusahan. Itu kami tolak,” tuturnya.
Sementara Humas PT MTP, Kuswandi Buamona mengatakan, pimpinan perusahan belum bisa menghadiri RDP karena masih berada di luar daerah.
“Kami yang hadir di DPRD ini kalau untuk manager outsourcing semua hadir. Kalau untuk MTP saya diberi kuasa oleh pimpinan untuk hadir RDP ini. Jika pihak DPRD maunya pimpinan yang hadir, kita menghargai itu. Jadi, kita minta waktu karena berhubung pimpinan saat ini berada di luar daerah, maka kita menunggu saja panggilan selanjutnya,” katanya.
Kuswandi menambahkan, pada prinsipnya mereka sebagai mewakili perusahaan juga telah menyiapkan data-data yang sebelumnya telah diberitakan.
“Hanya saja pimpinan DPRD maunya direktur perusahan yang hadir langsung, nanti kita komunikasi kembali kalau direkturnya,” pungkas dia.(ham)
