Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Regional Nusa Tenggara dan Maluku.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi Hotel, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5/2026).
Dalam arahannya, Menko Polkam menyoroti situasi global yang penuh ketidakpastian dan menegaskan pentingnya pemerintah pusat dan daerah bekerja keras menjaga stabilitas nasional, termasuk menjaga harga BBM subsidi, memperkuat ketahanan pangan, pembangunan kekuatan TNI, hingga penyediaan perumahan bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri menekankan tiga elemen penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah, yakni peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta pembentukan Tim Penanggulangan Konflik Sosial di daerah.
Mendagri juga meminta daerah yang belum memiliki tim penanggulangan konflik sosial agar segera membentuknya guna memperkuat dasar hukum dan mempercepat penanganan konflik.
Di sisi lain, Menteri PKP memaparkan berbagai kebijakan strategis dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan, pesisir, dan perkotaan.
“Kebijakan ini diperkuat melalui SKB tiga menteri yang memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah,” ujarnya.
Usai mengikuti rakor, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, mengatakan bahwa arahan dari pemerintah pusat menitikberatkan pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda dalam menangani berbagai persoalan di daerah, terutama konflik sosial.
“Kepala daerah diminta untuk terus melakukan terobosan dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur di daerah agar persoalan yang muncul di masyarakat dapat segera ditangani,” ujarnya.
Ia menambahkan, konflik sosial yang masih berskala kecil harus segera diredam agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan mengganggu stabilitas daerah.
“Koordinasi yang responsif dan mengesampingkan ego sektoral menjadi kunci utama dalam meredam potensi konflik sebelum meluas,” tegasnya. (*)
Penulis: Mansyur Armain
