Gelombang protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto datang dari anak cucu adat Tidore dalam merespons pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
Pernyataan tegas itu, disampaikan oleh perwakilan anak cucu adat Kesultanan Tidore, Jainudin Saleh dalam dialog Publik Kwatak Bacarita Season II yang berlangsung di eks Kediaman Gubernur Irian Barat, pada 12 Agustus 2026.
Menurut Jainudin, pemangkasan TKD sangat berdampak terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat di Tidore Kepulauan. Kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak ialah petani, nelayan, tukang bentor, sopir angkot, ojek, pedagang, hingga buruh kehilangan pekerjaan disebabkan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Ibu Nazla kan, dari anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan dari Partai Gerindra, sampaikan ke Bapak Presiden bahwa banyak uang rakyat yang diambil untuk kepentingan Makanan Gizi Gratis (MBG), tetapi keracunan di mana-mana, maupun Kopdes,”tegasnya, Kamis (13/8/2026).
Sebagai anak cucu adat Kesultanan Tidore, lanjut Zainal, penting untuk mengingatkan rekam jejak sejarah, ketika Sultan Zainal Abiddin Syah bersama Presiden Soekarno bersepakat membawa Tidore bergabung ke dalam NKRI.
Namun, kondisi saat ini, dinilainya berbalik dan sangat memprihatinkan karena rentetan kebijakan dari pusat, justru semakin menyengsarakan masyarakat di wilayah Jazirah Moloku Kie Raha.
Kritik Anak Cucu Adat Tidore
Hal itu, ada penyimpangan yang terindikasi pemotongan anggaran program Kopdes secara signifikan. Dari alokasi yang semula direncanakan senilai Rp1,6 miliar per desa.
“Potensi selisih dana hingga Rp500 juta per titik ini, dinilai sangat merugikan jika dikalikan dengan puluhan ribu desa di Indonesia,”tambahnya.
Selain itu, ada seluruh proyek pekerjaan dan penunjukan kontraktor diklaim dikendalikan sepenuhnya oleh pusat, sehingga mematikan kesempatan kerja bagi kontraktor maupun pekerja lokal. Dampak tersebut, memicu tekanan ekonomi di daerah yang mengakibatkan harga bahan bakar minyak (BBM), serta lonjakan harga bahan pokok semakin tidak bisa membendung warga lokal pasar.
“Kenyataan itu, kami bersama seluruh pemangku adat, tokoh adat masyarakat, dan masyarakat sipil di Maluku Utara bakal merumuskan resolusi Tidore yang ditunjukkan kepada Presiden Prabowo sebagai ultimatum,”tegas Zainal.
Jika pemerintah pusat tidak mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan daerah, maka masyarakat adat Kesultanan Tidore menyatakan siap mengambil langkah berpisah dari NKRI. (msn)
Penulis: Mansyur Armain
