Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Ballroom Sahid Bela Hotel, Kota Ternate, Kamis (18/6/2026) malam.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta para bupati dan wali kota se-Maluku Utara.
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Muhammad Sinen mengajak seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan untuk berpartisipasi aktif dalam sensus dengan memberikan data yang benar, jujur, dan akurat kepada petugas BPS.
“Saya berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan memberikan data yang valid dan akurat, sehingga pemerintah dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran di masa mendatang,” ujar Muhammad Sinen.
Ia juga menginstruksikan seluruh aparatur pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah masing-masing.
“Kepada seluruh camat, lurah, kepala desa, serta perangkatnya agar bersinergi dengan petugas lapangan, memberikan kemudahan akses, dan mendukung kelancaran pelaksanaan sensus demi kenyamanan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan BPS Kota Tidore Kepulauan guna memastikan data yang dihasilkan valid dan bebas dari kendala administrasi.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam memotret perkembangan dan transformasi ekonomi yang sedang terjadi di Maluku Utara.
Ia menyebutkan, struktur ekonomi Maluku Utara saat ini mengalami pergeseran signifikan. Jika sebelumnya didominasi sektor pertanian dan komoditas rempah-rempah, kini mulai bergeser ke sektor industri pengolahan nikel, tanpa mengabaikan potensi besar di sektor pariwisata dan perikanan.
“Maluku Utara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Karena itu, diperlukan data yang akurat untuk menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Amalia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 juga dirancang untuk menangkap berbagai perubahan aktivitas ekonomi masyarakat modern, termasuk perkembangan transaksi digital dan bisnis berbasis daring yang selama ini belum terdokumentasi secara komprehensif.
Menurutnya, melalui kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat, sensus ini diharapkan mampu menghasilkan basis data ekonomi yang akurat sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.
“Partisipasi aktif dan keterbukaan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghasilkan peta ekonomi yang mutakhir dan berkualitas,” jelasnya.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi instrumen penting dalam menyediakan data yang valid dan terpercaya, sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
(Mansyur Armain)
