Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate terus berupaya mencari sumber pendapatan baru guna memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Melalui strategi financing city, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai mengoptimalkan potensi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Ketua TAPD, Thamrin Marsaoly, mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD di Gedung DPRD Kota Ternate, Selasa (2/6/2026).
Dalam rapat tersebut, TAPD turut menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan, di antaranya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Perhubungan.
Menurut Thamrin, salah satu fokus pembahasan adalah memastikan target PAD Kota Ternate tahun 2026 sebesar Rp159 miliar dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran.
“DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar realisasi pendapatan tidak meleset dari target. Kami bersama DPRD terus mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan daerah,” ujarnya.
Hingga 1 Juni 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai sekitar 54 persen dari target. Untuk meningkatkan capaian tersebut, Pemkot Ternate juga mengandalkan implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet serta optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Sementara itu, sektor retribusi daerah masih menjadi perhatian serius. Realisasinya baru berada pada kisaran 27 hingga 30 persen dari target tahunan.
Karena itu, TAPD akan mendorong peningkatan kinerja OPD pengelola retribusi, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dari potensi retribusi yang diperkirakan lebih dari Rp40 miliar, pemerintah menargetkan sedikitnya Rp30 miliar dapat terealisasi hingga akhir tahun.
Selain menggenjot pendapatan, Pemkot Ternate juga melakukan efisiensi belanja operasional pada 41 OPD. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penerapan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam sepekan untuk menekan biaya operasional.
Thamrin mencontohkan, tagihan listrik bulanan di Bappeda Kota Ternate yang mencapai Rp13 juta hingga Rp14 juta dapat ditekan menjadi sekitar Rp9 juta per bulan jika kebijakan WFH diterapkan secara berkala.
Di sisi lain, Pemkot Ternate juga berupaya meningkatkan kontribusi BUMD terhadap kas daerah. Selama ini, PT BPRS Kota Ternate dinilai konsisten memberikan dividen hampir Rp3 miliar per tahun.
Keberhasilan tersebut menjadi dasar bagi TAPD untuk mendorong Perumda Air Minum (PAM) Ake Gaale agar mulai menyetor dividen kepada pemerintah daerah.
“Kami melihat ada potensi kontribusi sekitar Rp130 juta per bulan atau Rp1,7 hingga Rp1,8 miliar per tahun dari PAM Ake Gaale yang bisa masuk ke kas daerah,” kata Thamrin.
Ia menilai kondisi keuangan PAM Ake Gaale cukup sehat, meski sebagian besar pendapatannya selama ini masih digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan.
Untuk itu, TAPD telah menjadwalkan pertemuan dengan jajaran direksi PAM Ake Gaale guna membahas skema kontribusi dividen serta kemungkinan tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah.
“Di tengah keterbatasan fiskal saat ini, BUMD yang sehat harus mampu menjadi penopang dan membantu pemerintah daerah,” pungkasnya. (rie)
