Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat paripurna masa persidangan II tahun 2025 dengan agenda penyampaian catatan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna, Rabu, 29 April 2026, dipimpin Ketua DPRD, Ade Kama, dan dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen.
Dalam sambutannya, Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat, khususnya terkait pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.
“Kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada transparansi, pengawasan ketat, serta kemampuan memprioritaskan program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhammad Sinen.
Ia menyebut, kebijakan efisiensi anggaran menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola keuangan serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, efisiensi bukan akhir dari pembangunan, melainkan dorongan untuk berinovasi.
Ayah Erik, panggilan akrab Muhammad Sinen juga menegaskan, pemerintah akan melakukan pemetaan ulang (re-mapping) program strategis dengan memprioritaskan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
Selain itu, penguatan infrastruktur pendukung di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan PAD.
“Meski ada pengetatan anggaran, kami memastikan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, DPRD melalui juru bicara Sarmin Mustari menyampaikan sejumlah rekomendasi lintas sektor. Di bidang pendidikan, DPRD mendorong audit internal dan pemerataan akses belajar. Di sektor kesehatan, direkomendasikan transformasi program penanganan stunting serta audit layanan kesehatan.
Pada sektor ketenagakerjaan, DPRD mengusulkan pembaruan kurikulum pelatihan kerja serta pengembangan platform digital “Tidore Karir” sebagai sistem informasi ketenagakerjaan. Sementara di sektor sosial, disarankan restrukturisasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta transformasi bantuan sosial menuju skema graduasi mandiri.
Untuk sektor pertanian dan perikanan, DPRD menekankan pentingnya peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan koperasi nelayan guna menjamin ketersediaan bahan bakar, operasional, dan logistik pendukung seperti es balok.
Rekomendasi juga mencakup penguatan sektor ekonomi kreatif, koperasi, perencanaan pembangunan, hingga tata kelola pemerintahan.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output, tetapi juga outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Sarmin.
Dari total 25 anggota DPRD, sebanyak 19 anggota tercatat hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyatakan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD secara serius dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, dengan tetap mengacu pada visi pembangunan daerah yang aman, nyaman, maju, dan berkelanjutan. (msn)
Penulis: Mansyur Armain
