Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memaparkan kondisi pembangunan daerah sekaligus mengajukan usulan infrastruktur senilai Rp2,9 triliun dalam pertemuan bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Rabu, 22 April 2026.
Dalam forum masa reses tersebut, Sherly menyoroti paradoks ekonomi Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan tertinggi nasional pada 2025 sebesar 34 persen (year on year), namun belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Angka pertumbuhan tertinggi ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan. Penyebab utamanya adalah minimnya konektivitas. Sekitar 60 persen penduduk adalah petani dan 20 persen nelayan yang kesulitan membawa hasil produksi ke pasar,” ujarnya.
Menurut Sherly, keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi hambatan utama distribusi hasil produksi. Kondisi ini diperparah dengan pemotongan anggaran daerah, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH), yang secara kolektif mencapai Rp3,5 triliun.
Untuk itu, Pemprov Maluku Utara mengandalkan dukungan pendanaan pusat melalui APBN. Dari total usulan Rp2,9 triliun, sejumlah program prioritas disampaikan, antara lain:
- Perbaikan jalan provinsi melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai Rp789 miliar.
- Percepatan pembangunan Sofifi dengan kebutuhan anggaran Rp686 miliar untuk pembangunan stadion, pasar higienis, terminal, gedung pemadam kebakaran, dan peningkatan rumah sakit.
- Konektivitas kawasan industri melalui pembangunan ruas Maba–Sagea yang menghubungkan kawasan industri di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, dengan potensi memangkas waktu tempuh dari 10 jam menjadi 2 jam.
- Akses bandara melalui peningkatan ruas Trans Kie Raha senilai Rp348 miliar untuk memangkas waktu tempuh dari Sofifi ke bandara komersial menjadi sekitar 1 jam.
Selain itu, Sherly juga menyoroti persoalan administratif Sofifi yang telah 26 tahun berstatus ibu kota provinsi, namun masih menjadi bagian dari wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan.
“Kami mendorong Komisi V dan Kemendagri agar Sofifi segera memiliki kode wilayah sendiri demi percepatan pembangunan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, pemerintah provinsi juga melaporkan kebutuhan anggaran penanganan bencana, termasuk Rp23,7 miliar untuk perbaikan lebih dari 300 rumah terdampak banjir di Halmahera Utara dan Halmahera Barat, serta Rp28,7 miliar untuk pemulihan pascagempa di Ternate dan Batang Dua.
Di sektor transportasi, Sherly mengusulkan pembangunan sejumlah pelabuhan penyeberangan di Pulau Rao (Morotai), Kasiruta (Halmahera Selatan), Mandioli (Kepulauan Sula), Loloda, dan Pulau Hiri (Ternate). Ia juga meminta peningkatan frekuensi kapal Tol Laut dari satu kali menjadi dua kali dalam sebulan, serta subsidi angkutan barang dan penyediaan bus sekolah bagi wilayah terpencil.
“Tanpa konektivitas jalan, jembatan, dan pelabuhan, biaya logistik tetap tinggi. Rakyat akan terus bertanya apa manfaat hilirisasi jika mereka tidak merasakannya. Kami titipkan pergumulan ini kepada Komisi V,” pungkas Sherly. (rie)
