Kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih terjadi, kali ini pada level eselon IV dengan jumlah yang disebut mencapai puluhan posisi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maluku Utara, Zulkifli Bian, membenarkan kondisi tersebut. Ia menjelaskan, kekosongan jabatan dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pegawai yang memasuki masa pensiun hingga kebutuhan organisasi berdasarkan analisis di lapangan.
“Saat ini kami fokus pada jabatan eselon IV, karena setelah diidentifikasi masih ada puluhan posisi yang kosong dan sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt),” ujar Zulkifli, Senin, 20 April 2026.
Menurutnya, proses pengisian jabatan tengah dilakukan dengan melibatkan Tim Penilai Kinerja (TPK). Tim ini bertugas mengevaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN), mulai dari sasaran kinerja pegawai (SKP), perilaku kerja, hingga kompetensi yang dimiliki calon pejabat.
“Proses ini bertujuan memastikan profesionalisme dan kesesuaian kompetensi pegawai dengan jabatan yang akan diduduki. Bahkan, Ibu Gubernur juga berpeluang terlibat langsung untuk menginterviu ASN yang akan mengisi jabatan kosong,” jelasnya.
Zulkifli menegaskan, pengisian jabatan tidak sekadar menutup kekosongan, tetapi juga menyangkut kualitas birokrasi dan arah pembangunan daerah ke depan. Karena itu, Pemprov Maluku Utara memilih melakukan proses seleksi secara hati-hati tanpa menetapkan target waktu yang kaku.
“Soal waktu belum bisa dipastikan. Yang jelas, kami sedang melakukan pendalaman dan menyiapkan secara selektif agar mendapatkan pejabat yang tepat sesuai kualifikasi dan kompetensi,” pungkasnya. (rie)
