Tidore, majangpolis.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tidore menggelar dialog publik bertajuk “Skema Pemerataan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan di Era Efisiensi Anggaran” di Caffe Nitiprayan Studio and Coffee Shop, Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Minggu (3/5/2026) malam.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Bapperida Kota Tidore Kepulauan Hafid Ismail, Ketua Komisi III DPRD Tidore Ardiansyah Fauji, serta perwakilan KNPI Kota Tidore Kepulauan Suyono Sahmil.
Dalam dialog tersebut, Ardiansyah Fauji menyoroti persoalan mendasar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tidore Kepulauan tahun 2026 yang dinilai belum ideal untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Ia mengungkapkan, dari total APBD sebesar Rp796 miliar lebih, sekitar Rp500 miliar atau 62,81 persen terserap untuk belanja pegawai.
“Jumlah ASN di Tidore mencapai sekitar 4.000 orang, ditambah lebih dari 1.000 PPPK dan 845 tenaga paruh waktu. Ini berdampak langsung pada membengkaknya belanja pegawai setiap tahun,” ujarnya.
Akibatnya, ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas. Dari sisa anggaran sekitar Rp200 miliar, pemerintah masih harus mengalokasikan dana desa sebesar 10 persen, serta memenuhi kewajiban anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen.
“Pada akhirnya, anggaran kita habis untuk bayar gaji, bahkan masih defisit sekitar Rp49 miliar,” tegasnya.
Ardiansyah juga menyinggung perubahan mekanisme perencanaan pembangunan yang kini lebih ketat melalui sistem berbasis pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, hal tersebut berdampak pada berkurangnya intervensi dalam penyusunan program, termasuk usulan pokok pikiran (pokir) DPRD yang kini harus menyesuaikan dengan sistem.
“Dulu perencanaan sering asal tunjuk, sekarang sudah dikunci sistem. Tidak semua usulan bisa langsung masuk,” jelasnya.
Sementara itu, Hafid Ismail dari Bapperida menilai bahwa upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan sudah mencapai batas optimal. Penambahan objek pajak dinilai berpotensi membebani masyarakat.
“Kalau kita menambah pajak atau retribusi, harus hati-hati. Jangan sampai justru memberatkan masyarakat, seperti pedagang di pasar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, optimalisasi pendapatan daerah kini lebih difokuskan pada perbaikan sistem, termasuk digitalisasi penarikan retribusi untuk menekan kebocoran pendapatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan sektor potensial seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai langkah hilirisasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Namun, Hafid mengakui bahwa struktur ekonomi Tidore masih didominasi sektor administrasi pemerintahan, sehingga perputaran uang sangat bergantung pada belanja pegawai.
“Tidak ada sumber pendapatan lain yang signifikan selain dari gaji dan tunjangan ASN,” ungkapnya.
Di sisi lain, perwakilan KNPI Kota Tidore Kepulauan, Suyono Sahmil, menyoroti pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan kepemudaan. Ia mengingatkan kembali penghargaan “Kota Layak Pemuda” yang pernah diraih Tidore pada 2018.
Menurutnya, penghargaan tersebut harus diikuti dengan langkah konkret dalam menghadapi tantangan pemuda ke depan, termasuk sinkronisasi program lintas sektor.
“Harus ada pembaruan struktural dan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan pemuda,” katanya.
KNPI, lanjut Suyono, juga telah mendorong berbagai program berbasis masyarakat, seperti kegiatan literasi, diskusi kampung, hingga kolaborasi dengan pemuda lokal sebagai bagian dari penguatan kapasitas generasi muda.
Dialog publik ini menjadi ruang refleksi bersama bagi pemerintah, legislatif, dan pemuda dalam mencari solusi atas keterbatasan fiskal sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata di Kota Tidore Kepulauan. (*)
Penulis: Mansyur Armain
