Home Daerah Kesultanan Tidore Bantah Dukung Negara Federal
DaerahHeadline

Kesultanan Tidore Bantah Dukung Negara Federal

Share
Jojau Kesultanan Tidore, Ishak Naser bersama perangkat adat Kesultanan Tidore.
Share

Kesultanan Tidore menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait dukungan terhadap wacana pembentukan negara federal maupun referendum. Pernyataan tersebut disampaikan perangkat Bobato Adat Kesultanan Tidore untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang di ruang publik dan media sosial.

Perdana Menteri Kesultanan Tidore, Ishak Naser, mengatakan hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Sultan Tidore, H. Husain Alting Sjah, yang menyatakan dukungan terhadap pembentukan negara federal atau referendum.

Menurut Ishak, sikap Kesultanan Tidore selama ini sebatas meminta agar berbagai wacana yang berkembang dapat dikaji secara terbuka, termasuk menyangkut hubungan pemerintah pusat dan daerah.

“Sikap Kesultanan Tidore jelas tidak memberikan pernyataan apa pun terkait isu federal atau ajakan untuk melakukan referendum,” tegas Ishak Naser, Sabtu (29/8/2026).

Ia mengatakan, Kesultanan Tidore tetap menghargai berbagai pendapat yang berkembang di tengah masyarakat, baik melalui platform media sosial maupun diskusi dan dialog publik.

Namun, kata Ishak, secara kelembagaan Kesultanan Tidore tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai pembentukan negara federal ataupun referendum.

“Yang dilakukan oleh Kesultanan Tidore adalah sebatas mengusulkan dan meminta kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan rasa keadilan terhadap daerah-daerah, khususnya wilayah Kesultanan Tidore yang meliputi Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur, terkait kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD),” jelasnya.

Ishak menilai, keadilan dalam kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah penting agar daerah-daerah yang berada di wilayah Kesultanan Tidore tetap mampu menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, Kesultanan Tidore meminta semua pihak tidak menyeret nama lembaga Kesultanan dalam berbagai wacana politik yang tidak pernah diputuskan secara kelembagaan.

“Kami meminta kepada semua pihak yang tidak diberikan kuasa atau tidak memangku jabatan dalam struktur Kesultanan Tidore untuk tidak berbicara atas nama Kesultanan,” tegasnya. (msn)

 

 

 

Penulis: Mansyur Armain

Share