Kegiatan Malut Halal Fair 2026 yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara bersama berbagai pemangku kepentingan resmi dibuka pada Rabu, 4 Maret 2026.
Acara tersebut diluncurkan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Solahuddin Al Ayub, Kepala BI Malut Handi Susila, serta unsur Forkopimda seperti Wakapolda Malut dan Danlanal Ternate.
Malut Halal Fair 2026 mengusung tiga pilar utama, yakni pengembangan ekonomi syariah, penguatan halal value chain (HVC), serta penguatan sektor keuangan syariah.
Dalam sambutannya, Sherly menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum terakhir bagi pelaku UMKM yang belum mengantongi sertifikasi halal. Mulai 2027, seluruh UMKM yang ingin terlibat dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diwajibkan memiliki sertifikasi tersebut.
“Kita di Maluku Utara harus memiliki banyak produk bersertifikasi halal. Selain lebih dipercaya, harga jualnya juga lebih tinggi dan akses pasar lebih luas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BI Malut, Handi Susila, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan berlangsung selama empat hari, yakni 4 hingga 7 Maret 2026.
“Malut Halal Fair 2026 dirangkaikan dengan bazar UMKM, talkshow dan sosialisasi, penukaran uang, sertifikasi halal, serta layanan ziswaf,” jelasnya.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Ternate, KNEKS, pelaku UMKM, serta mitra terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Maluku Utara sekaligus mendorong UMKM untuk naik kelas. (rie)
