Segelas kopi dingin menemani Nurul Kamaliah Umasangaji di Archi Caffe, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara. Dengan wajah sedikit lelah, perempuan asal Kota Ternate yang kini berkarier sebagai akademisi di Kalimantan Timur itu menceritakan perjalanan intelektualnya menulis buku tentang kepemimpinan perempuan di Maluku Utara.
Buku berjudul Melampaui Batas: Sherly Tjoanda Laos dan Konstruksi Sosial Kepemimpinan Perempuan di Maluku Utara tersebut baru saja dibedah di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate pada 26 Oktober 2026.
Bagi Nurul, buku itu bukan sekadar tulisan tentang seorang gubernur perempuan. Lebih jauh, ia ingin membaca bagaimana seorang perempuan mampu menembus konstruksi sosial, budaya, dan politik yang selama ini cenderung menempatkan laki-laki sebagai pemimpin.
“Buku tentang Sherly Tjoanda Laos dan konstruksi sosial ini merupakan kerja sama dengan Universitas Khairun Ternate. Tentunya sebagai akademisi dengan jenjang karier fungsional menuju profesor, saya dituntut harus memiliki kajian khusus sesuai bidang keahlian,” ujar Nurul saat ditemui indep.id, Kamis (29/10/2026).
Nurul merupakan dosen sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Latar belakang akademiknya tidak terlepas dari kajian perubahan sosial, konstruksi sosial, subalternitas, dan gender.
Dalam disertasinya berjudul Masyarakat Subalternitas Suku Paser yang Bermukim di Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), ia meneliti perubahan sosial masyarakat adat Suku Paser di tengah perkembangan kawasan Ibu Kota Nusantara.
Dari kajian tersebut, Nurul kemudian tertarik membaca kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos melalui perspektif konstruksi sosial.
Menurutnya, sejarah kepemimpinan di Maluku Utara juga memiliki catatan tentang perempuan yang pernah memegang kekuasaan. Salah satunya Raina Boki Raja, sosok perempuan yang pernah memimpin Kesultanan Ternate menggantikan putranya yang masih belia.
Pengalaman sejarah itu menjadi salah satu pintu masuk Nurul untuk melihat kepemimpinan perempuan dalam konteks Maluku Utara.
Sherly dan Batas Budaya Politik
Nurul melihat terpilihnya Sherly Tjoanda Laos sebagai Gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2024 sebagai fenomena yang menarik untuk dikaji.
Sherly, menurutnya, bukan lahir dari gerakan aktivisme perempuan ataupun kaderisasi partai politik. Ia justru masuk dalam kontestasi politik setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
Namun, masyarakat kemudian memberikan legitimasi politik kepada Sherly melalui pemungutan suara. Dalam catatan yang diangkat Nurul, Sherly memperoleh 51,86 persen suara dalam satu putaran.
Ia menilai, kemenangan tersebut memperlihatkan bagaimana seorang perempuan yang bukan berasal dari Maluku Utara mampu memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memimpin daerah yang memiliki sejarah panjang dengan tradisi kesultanan.
Nurul kemudian membandingkan fenomena tersebut dengan pengalaman Merlisa Marsaoly yang pernah bertarung dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Ternate, tetapi belum berhasil meraih kemenangan.
“Ada perempuan yang mampu keluar dari titik kejenuhan Maluku Utara. Saya contohkan Ibu Merlisa Marsaoly. Dia pernah bertarung dengan Tauhid Soleman pada periode pertama, tetapi gagal. Ini berkaitan dengan aturan, budaya, dan tradisi yang mengakar kuat di Kota Ternate sehingga secara politik cenderung kepada laki-laki untuk memimpin daerah,” tuturnya.
Bagi Nurul, terdapat perbedaan menarik antara pengalaman politik perempuan di Ternate dan kemenangan Sherly di tingkat provinsi.
Ia juga menyoroti peristiwa meninggalnya Benny Laos yang dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun empati masyarakat, khususnya perempuan, terhadap Sherly.
Namun, ia tidak ingin menyederhanakan kemenangan Sherly hanya sebagai dampak dari peristiwa tersebut.
“Kalaupun tanpa tragedi tersebut, apakah Sherly terpilih atau tidak? Ini yang butuh kita kaji lebih dalam,” ungkapnya.
Nurul menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi Halmahera Selatan. Saat mewawancarai pasangan suami istri mengenai pilihan politik mereka, ia menemukan respons berbeda. Ketika ditanya kepada sang suami, ia hanya tersenyum. Namun, ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada sejumlah ibu-ibu, mereka langsung menyatakan memilih Sherly.
Baginya, respons tersebut menjadi salah satu gambaran tentang kuatnya empati perempuan terhadap Sherly setelah kehilangan suaminya.
Membaca Respons Tiga Kesultanan
Dalam proses penyusunan buku, Nurul juga mewawancarai tiga kesultanan di Maluku Utara, yakni Ternate, Bacan, dan Jailolo.
Dari wawancara tersebut, ia memperoleh sejumlah pandangan mengenai kepemimpinan Sherly.
Kesultanan Ternate, menurut Nurul, mendukung kajian tentang kepemimpinan Sherly, tetapi mengingatkan bahwa sejarah Maluku Utara juga mencatat keberadaan Raina Boki Raja sebagai pemimpin perempuan di Ternate.
Sementara itu, Kesultanan Jailolo melihat kepemimpinan Sherly berdasarkan hasil yang diperlihatkan karena ia dipilih langsung oleh masyarakat Maluku Utara.
Adapun Kesultanan Bacan memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan, terutama wilayah-wilayah yang dikunjungi dan mendapat perhatian khusus selama kepemimpinan Sherly.
Nurul mengaku tidak melibatkan Kesultanan Tidore dalam wawancara karena mempertimbangkan posisinya dalam kontestasi demokrasi 2024.
Menurutnya, berbagai pandangan tersebut penting untuk membaca bagaimana kepemimpinan Sherly diterima dalam struktur sosial dan budaya Maluku Utara.
Buku sebagai Tanggung Jawab Akademik
Bagi Nurul, membedah buku merupakan bagian dari tanggung jawab akademik. Ia berpandangan, seorang pemimpin tidak seharusnya takut terhadap kritik maupun masukan karena hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan pemerintahan.
Dalam proses penulisan buku, Nurul mengaku sempat berupaya mewawancarai Sherly secara langsung. Namun, karena keterbatasan waktu dan kesibukan gubernur, wawancara tersebut tidak terlaksana.
Ia bahkan telah menitipkan lembar pertanyaan melalui ajudan Sherly. Karena tidak kunjung memperoleh kesempatan wawancara, Nurul akhirnya memutuskan menyelesaikan dan mencetak bukunya dengan memanfaatkan sejumlah informasi dari wawancara Sherly di media televisi.
“Jujur saja, komunikasi saya dengan Ibu Sherly terputus karena ingin mewawancarai secara langsung. Walaupun sudah memberikan lembaran wawancara kepada ajudannya, tetapi menunggu terlalu lama sehingga saya memutuskan bukunya dicetak,” jelasnya.
Ia menyayangkan ketidakhadiran Sherly dalam kegiatan bedah buku di Unkhair. Padahal, menurutnya, forum tersebut dapat menjadi ruang bagi gubernur untuk menerima pandangan akademisi mengenai kepemimpinannya.
Buku itu sebelumnya telah dibedah di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur. Bedah buku di Unkhair menjadi kegiatan kedua, sedangkan agenda berikutnya direncanakan berlangsung di Universitas Pattimura, Ambon, pada November 2026.
Sebanyak 100 eksemplar buku telah dicetak dan seluruhnya terjual. Saat kegiatan bedah buku di Unkhair, Nurul membawa 20 eksemplar.
Menguji Program dan Kinerja Pemerintahan
Tidak hanya membahas aspek sosial dan budaya, Nurul juga mencoba mengkaji sejumlah indikator pembangunan dan program pemerintahan Sherly dalam bukunya.
Beberapa aspek yang disoroti antara lain Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, prevalensi stunting, angka harapan hidup, kondisi jalan provinsi, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyebut Indeks Pembangunan Gender berada pada angka 90,91, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender meningkat dari 78,59 menjadi 79,9.
Pada aspek stunting, Nurul mencatat prevalensi di Maluku Utara masih berada pada angka 23,7 persen, sementara target nasional sebesar 14 persen.
Ia juga menyinggung kondisi kelayakan jalan provinsi yang disebut berada pada angka 43,81 persen serta sejumlah indikator lainnya yang menurutnya masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Nurul menegaskan, berbagai angka tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari proses evaluasi, bukan semata-mata untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan Sherly.
“Angka-angka ini, Ibu Sherly membuat targetnya dan itu bagian dari kepemimpinan beliau. Namun, hari ini kita bisa bicara berhasil atau belum berhasil, sebab masih ada proses panjang,” tuturnya.
Ia juga menyoroti target peningkatan PAD yang dalam catatannya mengalami perubahan dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Bagi Nurul, evaluasi terhadap program pemerintahan bukan dimaksudkan untuk sekadar mengkritik, melainkan mengingatkan kembali target yang telah dicanangkan agar dapat diwujudkan secara bertahap di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara.
Kampus Perlu Hadir dalam Kepemimpinan Perempuan
Dalam kegiatan bedah buku di Unkhair, sejumlah akademisi turut memberikan pandangan. Di antaranya sosiolog dan akademisi Unkhair Dr. Syahrir Ibnu, dosen Fakultas Ilmu Budaya Unkhair Dr. Yanuardi Syukur, serta Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Nurdin I. Muhammad.
Sementara itu, secara daring hadir Prof. Dr. H. Arlin Adam, Dr. Tyas Retno Wulan, dan Dr. Muhammad Arifin.
Dalam pandangan Prof. Dr. Arlin Adam, buku tersebut mengajak masyarakat untuk menegosiasikan kembali posisi kepemimpinan perempuan yang selama ini kerap dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim dalam konstruksi sosial.
“Tampilan Sherly ini merupakan satu bukti bersejarah bahwa perempuan bisa menembus batas, tetapi mampukah ia mengubah?” kata Arlin melalui pertemuan daring.
Arlin menilai, kepemimpinan perempuan membutuhkan dukungan sosial dan penguatan legitimasi. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai institusi sosial yang dapat memberikan dukungan intelektual terhadap proses transformasi kepemimpinan.
“Saya sepakat, kita perlu berkolaborasi dan memberi dukungan pada kepemimpinan Sherly agar kemajuan atau legitimasi yang diragukan bisa menjadi melembaga. Jadi, kampus harus hadir sebagai institusi sosial untuk memperkuat secara intelektual agar kemajuan transformasi dengan Sherly yang melampaui batas,” paparnya.
Pandangan lain disampaikan Ketua Program Studi S1 Pembangunan Sosial FISIP Universitas Mulawarman, Dr. Muhammad Arifin, M.Hum. Ia menjelaskan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari praktik pemerintahan dan kondisi struktural masyarakat.
Menurut Arifin, aspek fiskal, gender, adat, koalisi politik, dan birokrasi merupakan satu kesatuan yang membentuk cara masyarakat Maluku Utara memaknai kepemimpinan Sherly.
“Ini menjadi kontribusi terhadap proses yang berlangsung dengan membuat Sherly bisa menang dalam konteks politik,” kata Arifin.
Bagi Nurul, buku Melampaui Batas pada akhirnya bukan hanya tentang Sherly sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat, budaya, sejarah, dan institusi politik membentuk ruang bagi perempuan untuk memimpin.
Sebuah kajian yang sekaligus mengingatkan bahwa menembus batas kekuasaan bukanlah akhir dari perjuangan. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana kepemimpinan itu mampu menghadirkan perubahan bagi masyarakat. (*)
Penulis: Mansyur Armain
Editor: Ikram
