𝐒𝐄𝐊𝐓𝐎𝐑𝐀𝐋 𝐈𝐬 𝐌𝐞

Oleh: Moehdar Adam Jhoe

(Pendiri dJAMAN dan SAMURAI Maluku Utara)

“…𝗣𝗮𝗱𝗮 𝗸𝗲𝘀𝗮𝗱𝗮𝗿𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗹𝗮𝗵 𝗗𝗜𝗧𝗨𝗠𝗕𝗨𝗛𝗞𝗔𝗡,
𝗽𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗗𝗜𝗧𝗔𝗞𝗟𝗨𝗞𝗞𝗔𝗡..”

Ternate, 31 Desember 2002.

Sejak ditanda tanganinya Keppres 89 tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, peristiwa ini bagi sektor-sektor perjuangan massa rakyat adalah molotov, kado akhir tahun yang pecah dan merobek nurani. Keputusan Presiden tentang kenaikan tarif dasar listrik dan telepon, yang aktif diberlakukan tanggal 1 Januari 2003, mempertegas sikap pemerintah yang takluk, patuh dan tunduk pada IMF. Sebuah keputusan dalam pandangan gerakan pemuda dan mahasiswa saat itu, jauh dari semangat berdikari, sebagaimana maklumat sang bapak; Soekarno. Keputusan sang Ibu yang membuat pertiwi dirundung nestapa.

Sigap-serempak, rencana acara perayaan akhir tahun berubah. Menjelma sebagai “pangilan rakyat” yang wajib dijawab dalam tempo se singkat-singkatnya. Telah menjadi niscaya, ketika ada kebijakan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten-Kota, yang tidak berpihak pada kepentingan publik, maka singnal alami yang menggerakkan seluruh elemen pemuda dan mahasiswa untuk rapatkan barisan, menyatukan komando dalam satu sikap, meskipun kecanggihan smartphone dan media sosial belum ada wujudnya di masa itu.

Ternate, 1 hingga 15 januari 2003.

Hari-hari yang panjang dalam dua pekan. Berbagai sudut, di Kelurahan Akehuda dan Kampus Unkhair berubah menjadi forum diskusi, sejak siang hingga dinihari. Badan Eksekutif Mahasiswa Unkhair Ternate, Badan Eksekutif Mahasiswa STAIN (IAIN Ternate), Ikatan Solidaritas Sopir Angkutan Penumpang (ISSAP), HIPMIN Maluku Utara (dJAMAN Maluku Utara), Ketua-ketua  OSIS SMA/MA, Senat Mahasiswa AKademi Keperawatan dan SAMURAI Maluku Utara, hingga Gabungan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat, terlibat secara intens dalam menyikapi kebijakan dan kepemimpinan Mega-Hamzah (Presiden-Wakil Presiden) kala itu.

Pergumulan tanpa pamrih, tanpa “ego warna-warni” Sektor Perjuangan Massa Rakyat, akhirnya sampai pada Iktikad untuk membentuk Solidaritas Penyelamat Rakyat Maluku Utara, dengan tekad Menolak Bersekutu Dengan Setan. Solidaritas yang secara kolektif maupun tiap-tiap sektor perjuangan, akan memperjuangan sejumlah poin yang telah dirumuskan bersama dalam satu pekan terakhir, dintaranya; Menolak Kenaikan BBM, Tarif Dasar Listrik dan Telepon.

Menolak Divestasi BUMN. Meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan operasi pasar guna memastikan harga BBM dan sembako terkendali untuk rakyat. Tuntutan-tuntutan ini kamudian tersebar dalam bentuk panflet dan seruan aksi. Hingga puncaknya pada tanggal 16 Januari 2003, aktivitas Kota Ternate penuh sesak dengan massa aksi dan lautan manusia, dalam satu barisan, satu gerakan, satu komando; Menolak bersekutu dengan Setan. Mungkin banyak yang tidak menyadarinya, tetapi gelombang-gelombang aksi ini, dikemudian hari menjadi sandungan Megawati tidak terpilih ditahun 2004.

Ternate, 10 Juni 2026.

Pertamina Patra Niaga, secara resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak khususnya Pertamax menjadi 16,250 rupiah. Dengan kenaikan kisaran 32%, atau Rp 3,950 rupiah, dari harga sebelumnya. Sebuah pengumuman yang tak biasa bin mengejutkan. Lazimnya, pengumuman serupa terjadi di awal bulan. Selain pengumunan yang medadak, juga kenaikan yang melonjak.

Dampak pertama yang mungkin terjadi, bagi para mahasiswa adalah biaya transportasi pribadi dan biaya kos-kosan akan naik, belum lagi harga sembako dan tentunya fast food. Mahasiswa adalah terdampak paling awal dibahas?, musababnya uang yang digunakan bersumber dari Orang Tua mereka, populasi terbanyak dalam jumlah terdampak dari kebijakan ini.

Dampak lain yang mungkin segera terjadi adalah kenaikan tarif transportasi umum dan online. Disebabkan oleh kenaikan biaya operasional berupa naiknya harga onderdil dan atau suku cadang, yang berdampak pada penyesuaian tarif. Atas dalil kenaikan biaya operasional, dipastikan semua biaya kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan, mulai dari sembako hingga indomi telur dan kopi tubruk di kafe-kafe.

Ternate, hari ini dan entah sampai kapan?

Sebuah notifikasi panggilan rakyat yang mungin telah menyala sejak Agustus 2025, dan hari-hari berat itu seharusnya dilewati dalam intensitas pergumulan sektor-sektor perjuangan rakyat, sayangnya kita tidak melihat itu. Berseliweran story, dan postingan di sosial media mempertanyakan dan bahkan kecewa.

Kemanakah anak kandung peradaban yang memikul tugas sejarah menjawab panggilan itu? Satu-satunya jawaban yang mungkin tersibak dari mengurai kemandulan gerakan hari adalah SEKTORALISME. Meminjam istilah Noer Fauzi Rachman, Ph.D., “sesat pikir sektoral”, pusat gerakan mahasiswa dan pemuda terjadi kemarau yang cukup panjang, dan kehilangan kedigdayaan sebagai avant garde—sang pelopor perubahan. Dinamika kepemudaan dan kemahasiswaan lebih berkutat pada suksesi pemilihan ketua, yang heboh bukan karena kualitasnya prosesnya, justru kegaduhan, perkelahian dan dualisme yang viral di dunia maya.

Meminjam Ali Syari’ati, pemuda dan mahasiswa akhirnya sibuk dan atau menjebakkan diri pada hal-hal domestik organisasi, kemudian abai pada kewajibannya sebagai Raushanfiqr—inteltual yang tercerahkan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Pada titik ini, kita telah merobohkan solidaritas dan soliditas gerakan, dengan sibuk pada ke-aku-an masing-masing. Tidak ada lagi kesiap-sediaan untuk berjuang atas nama rakyat, tanpa label apalagi ego warna-warni. Sejatinya sektoralisme adalah salah satu dari warisan kolonialiasme yang dipelihara hingga hari ini, akankah kita terus mewariskannya?. Ataukah karena zeitgeist—semangat zaman yang tak lagi sama, meski kita masih dikungkung oleh masalah yang sama dan berulang?

𝗝𝗵𝗼‘𝗲|110626