Kesultanan Tidore menegaskan komitmennya terhadap Indonesia tetap final. Namun, pemerintah pusat diminta tidak mengabaikan sejarah dan rasa keadilan masyarakat Tidore dalam menetapkan kebijakan pembangunan, termasuk pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
Hal itu, disampaikan Jojau Kesultanan Tidore, Ishak Naser, saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik Kwatak Bacarita Season 2 yang digelar di halaman eks Kantor Gubernur Irian Barat, Tidore, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, forum ini, menjadi ruang untuk membahas kemampuan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menjalankan visi dan misi pembangunan di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menilai, persoalan pemangkasan TKD tidak semata-mata berkaitan dengan angka dalam APBD. Tetapi, ada kebijakan fiskal memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan otonomi daerah dan kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Ini yang disebut desentralisasi kewenangan pemerintahan harus diikuti dengan desentralisasi fiskal. Bagaimana bisa, anda mendesentralisasi kekuasaan pemerintahan tanpa diikuti dengan mendesentralisasi fiskal? Otoritas fiskal itu, melekat pada pemerintah,” tegasnya.
Mantan anggota DPRD Malut itu bilang, daerah tidak mampu menjalankan kewenangan secara maksimal, apabila ruang fiskalnya terus dipersempit. Pada kondisi tersebut, berpotensi menghambat pembangunan, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Jojau mengaitkan persoalan fiskal daerah saat ini dengan perjalanan histori Tidore.
“Pemerintah pusat harus memahami sejarah Tidore secara utuh sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat. Orang tidak memahami sejarah itu, tidak akan bisa mewujudkan keadilan,”ungkap Jojau.
Menurut Ishak, kritik terhadap pemerintah bukan berarti keinginan untuk keluar dari NKRI. Tetapi, kritik tersebut merupakan bentuk pengingat ketika pemerintah dinilai keliru dalam memahami sejarah maupun menetapkan kebijakan.
“Kalau pemerintah tidak melakukan kesalahan dan tidak salah menginterpretasi sejarah, dan tidak keliru dalam membuat kebijakan, kita tidak akan kritik. Tapi kalau salah, pasti kita kritik,” ungkapnya.
Berkaitan dengan pemangkasan TKD, ia bilang, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali dampaknya terhadap daerah yang semakin sulit menggerakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kondisi ini, mau diulangi lagi dengan sekarang di TKD. Daerah tidak bisa bergerak menurut kemajuan pembangunan, sementara daerah lain menikmati,” tuturnya.
Ishak juga berharap pemerintah pusat harus mengembalikan kapasitas fiskal daerah agar potensi ekonomi Tidore dapat dikonversi menjadi kekuatan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kembalikan TKD. Kita ambil sumber daya alam, kita olah menjadi sumber daya manusia yang handal. Bangun pendidikan. Pemerintah tidak menganggap remeh dampak kebijakan yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,”pungkasnya. (msn)
Penulis: Mansyur Armain
