Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyatakan kesiapannya mundur dari jabatannya apabila Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan harus dirumahkan akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Muhammad Sinen saat memimpin apel akbar yang diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, dan PPPK Paruh Waktu di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin (6/7/2026), dalam rangka penyampaian kebijakan efisiensi anggaran.
Di hadapan ribuan peserta apel, Muhammad Sinen menegaskan dirinya tidak akan rela mengorbankan ribuan pegawai demi mempertahankan jabatannya sebagai kepala daerah.
“Saya tidak mau mengorbankan lebih dari 2.000 orang kemudian saya berleha-leha dengan jabatan ini. Kalau memang harus seperti itu, lebih baik saya mundur,” tegasnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan saat ini menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah harus mencari solusi untuk menutup defisit anggaran yang mencapai lebih dari Rp50 miliar.
Salah satu skema yang disiapkan adalah pemotongan sebesar 30 persen terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN serta pendapatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
“Kebijakan pemotongan 30 persen ini terpaksa dilakukan untuk membantu menutupi defisit daerah. Ini bukan keinginan pemerintah daerah, tetapi kondisi yang harus kami hadapi,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengungkapkan pemotongan tersebut hanya mampu menutup sekitar Rp20 miliar dari total defisit yang ada sehingga pemerintah daerah masih harus mencari solusi lainnya.
Penyampaian kemungkinan dirumahkannya PPPK dan PPPK Paruh Waktu memicu penolakan dari peserta apel. Dalam hitungan menit, suasana apel berubah menjadi aksi protes.
Sejumlah ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu menyampaikan penolakan terhadap rencana tersebut. Aksi sempat diwarnai saling dorong, perusakan sejumlah fasilitas kantor, hingga pembakaran di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan.
Dari kalangan tenaga kesehatan, salah seorang peserta aksi bahkan menyerukan penghentian pelayanan kesehatan sebagai bentuk protes.
“Nakes mana? Hari ini Puskesmas dan Rumah Sakit tutup. Nakes pulang,” teriak salah seorang tenaga kesehatan.
Perwakilan peserta aksi juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat mengevaluasi berbagai program nasional yang dinilai berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Bila kami dirumahkan, maka kami tutup semua kantor di Kota Tidore Kepulauan,” tegas salah satu peserta aksi.
Menanggapi situasi tersebut, Muhammad Sinen didampingi Kapolresta Tidore, Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow, menggelar dialog bersama perwakilan ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu.
Dari hasil pertemuan itu, Wali Kota memastikan tidak akan ada kebijakan merumahkan PPPK maupun PPPK Paruh Waktu.
“PPPK tidak dirumahkan. Yang dilakukan adalah penyesuaian anggaran melalui pemotongan sementara. Bukan hanya PPPK, tetapi juga TPP PNS dipotong 30 persen untuk membantu menutupi defisit daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila kondisi keuangan daerah kembali membaik, maka hak-hak pegawai akan dikembalikan seperti semula.
Muhammad Sinen mengatakan pemerintah daerah akan berupaya mempertahankan seluruh tenaga PPPK hingga akhir tahun anggaran 2026. Jika kondisi fiskal belum pulih, pemerintah akan kembali melakukan pembahasan sebagai bagian dari penyusunan kebijakan tahun anggaran 2027.
“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh menjadi korban. Kami akan mencari skema terbaik agar tidak ada PPPK maupun PPPK Paruh Waktu yang dirumahkan, meskipun pembayaran hak mereka kemungkinan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Di akhir pertemuan, Muhammad Sinen kembali menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama para pegawai.
“Kalau memang akhirnya mereka harus dirumahkan, saya juga siap mundur. Saya tidak akan membiarkan lebih dari 2.000 orang dikorbankan sementara saya tetap nyaman di jabatan ini. Lebih baik saya mundur daripada harus mengorbankan banyak orang,” pungkasnya. (msn)
Penulis: Mansyur Armain
