Forum Studi Perempuan (Fospar) Maluku Utara menggelar diskusi multipihak bertema “Memperkuat Perspektif Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) untuk Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan” di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai unsur pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, aktivis perempuan, serta komunitas untuk membahas upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kolaborasi lintas sektor.
Sebelum diskusi dimulai, para peserta terlebih dahulu mendapatkan pengenalan mengenai berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG), mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga kekerasan ekonomi yang disampaikan oleh fasilitator Fospar Maluku Utara.
Mewakili Direktur Fospar Maluku Utara, Safrina Rahma Kamaruddin mengatakan, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan harus mengintegrasikan perspektif GEDSI dalam setiap kebijakan maupun program pemerintah, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.
Menurutnya, ketimpangan gender, persoalan disabilitas, serta inklusi sosial masih menjadi tantangan pembangunan yang perlu dijawab melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Diskusi ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat pemahaman mengenai perspektif GEDSI sekaligus merumuskan rekomendasi strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih inklusif,” ujarnya.
Safrina menambahkan, forum tersebut juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan berbasis gender di Kota Tidore Kepulauan.
“Kami berharap lahir rekomendasi yang dapat memperkuat kolaborasi multipihak agar layanan terhadap korban semakin inklusif, ramah disabilitas, dan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tidore Kepulauan, Mardiantini Jufri, mengungkapkan bahwa kekerasan ekonomi memang jarang dilaporkan secara khusus, namun kerap menjadi pemicu munculnya kekerasan psikis maupun seksual.
Ia mencontohkan, dalam sejumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban yang telah melaporkan pelaku justru kehilangan akses terhadap kebutuhan ekonomi sehingga membutuhkan pendampingan lanjutan.
“Fungsi kami tidak hanya melakukan pendampingan terhadap korban, tetapi juga memastikan hak-hak korban setelah adanya putusan pengadilan tetap terpenuhi,” jelasnya.
Ketua TP PKK Kota Tidore Kepulauan, Hj. Ramawati Muhammad, turut membagikan pengalaman pendampingan terhadap sejumlah kasus kekerasan seksual dan KDRT yang pernah ditangani bersama Dinas DP2KBP3A dan Puspaga.
Ia menyebut salah satu kasus di Desa Tayawi membutuhkan proses pendampingan hingga lebih dari satu tahun sebelum pelaku akhirnya diproses secara hukum.
Selain itu, pihaknya juga pernah menangani kasus KDRT yang berakhir damai karena persoalan administrasi keluarga, seperti belum adanya buku nikah.
Menurut Ramawati, edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat melalui forum-forum di tingkat desa, termasuk Forum “Maku Duka”, agar masyarakat memiliki ruang konsultasi sebelum persoalan berkembang menjadi tindak pidana.
“Kami berharap forum yang telah dibentuk di setiap desa dapat menjadi wadah penyelesaian awal sekaligus memberikan pendampingan kepada korban sebelum mereka melapor kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ratna Namasa, mengatakan regulasi mengenai perlindungan perempuan dan anak sebenarnya telah tersedia. Namun, angka kasus kekerasan masih terus meningkat.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan persoalan kekerasan tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga membutuhkan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.
“Seharusnya kita bertanya di mana letak persoalannya. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan karena ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama,” tegas Ratna.
Ia juga menyoroti maraknya kekerasan psikis yang terjadi di lingkungan sekolah dan menimpa anak-anak di bawah umur sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak.
Di kesempatan yang sama, Manajer Program Fospar Maluku Utara, Sunarti Sudirman, mengatakan diskusi multipihak tersebut sengaja menghadirkan berbagai organisasi dan lembaga agar dapat bersama-sama mengidentifikasi persoalan kekerasan berbasis gender dan GEDSI di Kota Tidore Kepulauan.
Dalam forum itu, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membahas berbagai persoalan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menyusun solusi dan rekomendasi penyelesaian kasus.
“Kami berharap kolaborasi seperti ini terus berlanjut meskipun di tengah kondisi efisiensi anggaran. Yang terpenting adalah semangat bersama untuk menghadirkan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak,” katanya.
Sunarti menambahkan, hasil diskusi tersebut juga diharapkan menjadi dasar penyusunan agenda bersama dalam menyambut Hari Anak Nasional yang diperingati pada Juli mendatang, melalui berbagai kegiatan edukatif dan kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. (msn)
Penulis: Mansyur Armain
