Sejumlah sopir angkutan kota (angkot) di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, meminta pemerintah daerah melakukan penyesuaian tarif angkutan menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax.
Aspirasi tersebut disampaikan para sopir saat mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Senin (15/6/2026).
Koordinator Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kepulauan Sula, Ronal Makassar, mengatakan kedatangan para sopir bertujuan mengusulkan penyesuaian tarif angkutan dalam Kota Sanana yang dinilai sudah tidak sebanding dengan biaya operasional setelah kenaikan harga BBM.
Menurutnya, tarif angkot saat ini masih berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per penumpang. Dengan meningkatnya harga BBM, para sopir berharap adanya penyesuaian tarif guna menjaga keberlangsungan usaha transportasi mereka.
“Kami mengusulkan penyesuaian tarif angkutan dalam Kota Sanana. Tarif saat ini masih berkisar Rp8.000 sampai Rp10.000, sementara biaya operasional terus meningkat akibat kenaikan harga BBM,” kata Ronal.
Selain meminta penyesuaian tarif, para sopir juga mengeluhkan penggunaan aplikasi MyPertamina saat membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite. Mereka meminta agar sistem tersebut diganti dengan penggunaan barcode yang dianggap lebih mudah dan praktis.
“Sebagian sopir mengalami kesulitan menggunakan aplikasi MyPertamina karena harus mengisi saldo terlebih dahulu sebelum membeli BBM,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, H. Abdul Kadir Nur Ali, mengatakan pihaknya belum memiliki dasar untuk menaikkan tarif angkutan umum.
Menurutnya, kenaikan harga yang terjadi saat ini hanya berlaku pada BBM nonsubsidi jenis Pertamax, sedangkan mayoritas angkutan umum di Kepulauan Sula masih menggunakan Pertalite yang harganya belum mengalami perubahan.
“Kami belum memiliki dasar untuk menaikkan tarif angkutan karena yang mengalami kenaikan saat ini adalah BBM jenis Pertamax, sementara sebagian besar angkutan umum masih menggunakan Pertalite,” jelas Abdul Kadir.
Meski demikian, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti usulan para sopir terkait penggunaan barcode sebagai alternatif dalam pembelian Pertalite.
“Para sopir mengusulkan agar pengisian Pertalite dapat menggunakan barcode. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak SPBU dan mereka menyatakan siap mendukung mekanisme tersebut,” pungkasnya. (ham)
Laporan: Hamdi Embisa
