Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi secara nasional, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna membahas dampak kenaikan BBM terhadap pelayanan transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, itu berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Kamis (11/6/2026), dan dihadiri unsur Forkopimda, instansi teknis, Organda, serta pihak penyalur BBM.
Dalam rapat tersebut, Ismail menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengambil langkah strategis untuk meminimalkan dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat, khususnya sektor transportasi dan pelayanan publik.
“Kenaikan BBM ini tentu akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat. Namun, kita harus bersama-sama mencari solusi agar pelayanan tetap berjalan dengan baik dan tidak membebani masyarakat,” kata Ismail.
Menurutnya, perlu adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan para pelaku usaha maupun penyedia layanan transportasi sebagai pemberi layanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat tetap terjaga tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi kedua belah pihak.
Ismail berharap melalui pertemuan tersebut dapat terbangun kesepahaman antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terkait pemberlakuan tarif sementara angkutan umum sambil menunggu penyaluran BBM subsidi yang direncanakan mulai tersedia pada Juli 2026.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan, Organda, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM untuk melakukan pendampingan terkait penggunaan barcode BBM subsidi.
“Seluruh angkutan umum harus memiliki barcode yang aktif dan memahami tata cara penggunaannya sehingga ketika BBM subsidi mulai tersedia, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para sopir angkutan umum,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolresta Tidore, AKBP Ampi Mesias, menyatakan pihak kepolisian mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan terkait distribusi BBM.
Menurutnya, kepolisian berkepentingan memastikan seluruh proses distribusi BBM berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan terus melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat terpenuhi secara aman dan tidak menimbulkan gangguan kamtibmas,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur PT Rusda, Hi. Awat Ahmad, mengatakan pihaknya akan memaksimalkan pelayanan di SPBU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya sopir angkutan umum, bentor, dan ojek.
Ia menjelaskan, Kota Tidore direncanakan akan menerima kuota BBM subsidi berupa Pertalite sebanyak 100 ton per bulan dan Solar sebanyak 60 ton per bulan mulai Juli 2026, meskipun jumlah tersebut masih dalam tahap evaluasi.
“Jika nantinya terjadi kekurangan kuota, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengusulkan penambahan,” katanya.
Awat menambahkan, hingga 11 Juni 2026, pelayanan BBM untuk masyarakat sudah berjalan dengan ketersediaan Pertamax sebanyak 71 ton, Dexlite 20 ton, dan minyak tanah 100 ton. Pasokan tersebut akan dijadwalkan masuk secara rutin setiap minggu guna memastikan ketersediaan stok BBM di Kota Tidore.
Ketua Organda Kota Tidore, Husain Alting, menilai kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap operasional angkutan umum. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah menetapkan tarif sementara hingga BBM subsidi mulai disalurkan.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Tidore yang mengajak semua pihak duduk bersama mencari solusi atas kondisi yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Husain juga meminta pihak penyalur BBM meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi, memastikan barcode kembali diaktifkan, serta menghentikan praktik pembelian BBM menggunakan galon.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, mengatakan tarif angkutan saat ini masih mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota. Namun, penyesuaian tarif sementara perlu dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan harga BBM.
Menurutnya, tarif sementara akan disesuaikan berdasarkan persentase kenaikan harga Pertamax yang mencapai sekitar 30 persen atau setara Rp4.000.
“Sebagai contoh, tarif trayek Terminal Rum–Pasar Sarimalaha yang sebelumnya Rp20.000 naik menjadi Rp24.000. Setelah BBM subsidi mulai disalurkan, tarif akan dievaluasi kembali melalui rapat bersama,” jelasnya.
Berdasarkan hasil rapat, tarif sementara angkutan umum dalam Kota Tidore ditetapkan naik sebesar Rp4.000 untuk angkot. Sementara tarif bentor yang sebelumnya Rp7.000 menjadi Rp10.000. Adapun tarif bagi pelajar tetap diberlakukan seperti sebelumnya.
Sementara itu, tarif angkutan laut yang melayani rute Rum–Bastiong, Tidore–Loleo dan sebaliknya hingga saat ini belum mengalami perubahan. (msn)
Penulis: Mansyur Armain
