Penetapan tersangka dan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Halmahera Utara terhadap masyarakat adat membuat Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) angkat bicara.
“Kami menyampaikan keprihatinan serius atas langkah Polres Halmahera Utara dalam menetapkan sejumlah masyarakat adat sebagai tersangka serta menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Afrida Erna Ngato, perempuan adat Pembela HAM di Malifut Halmahera Utara,”ungkap Ketua Badan Pelaksana PPMAN, Syamsul Alam Agus, Rabu, 20 Mei 2026.
Penetapan Afrida Erna Ngato sebagai DPO ini, terkait konflik antara warga dan perusahaan tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), dinila tindakan tersebut tidak cermat, terburu-buru, dan berpotensi mengkriminalisasi perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidup serta hak-hak atas tanah adat mereka.
Dengan adanya penetapan tersangka dan penerbitan DPO, seharusnya dilakukan berdasarkan alat bukti yang kuat, proses pemeriksaan yang objektif, serta menjunjung tinggi prinsip due process of Law.
“Penegakan hukum tidak boleh berdasar pada pesanan pengusaha dan praktik korup yang diindikasikan terjadi pada proses penyelidikan/penyidikan,”ujarnya.
Dalam praktiknya, PPMAN menyebutkan, ada indikasi bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Polres Halmahera Utara tidak mempertimbangkan secara utuh konteks konflik agraria, relasi kuasa antara perusahaan dan masyarakat, serta hak konstitusional masyarakat adat untuk menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang dianggap merugikan kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan.
Langkah represif aparat Kepolisian ini, di tengah konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang berisiko memperburuk situasi, menciptakan ketakutan di tengah warga, dan mempersempit ruang dialog penyelesaian konflik secara damai.
“Pendekatan keamanan dan kriminalisasi tidak akan menyelesaikan akar persoalan, melainkan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,”ujarnya.
Ia mengatakan, penerbitan DPO terhadap Afrida Erna Ngato, perempuan adat pembela HAM di Halmahera Utara harus dilakukan secara sangat hati-hati dan proporsional. Status DPO tidak boleh digunakan sebagai instrumen tekanan terhadap warga yang sedang memperjuangkan hak atas tanah, lingkungan hidup yang sehat, dan keberlangsungan hidup komunitas adat.
Aparat penegak hukum (Kepolisian Halmahera Utara), semestinya mengedepankan asas praduga tak bersalah, profesionalitas, dan independensi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan konflik sumber daya alam.
“Kami juga mengingatkan, bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia,”pungkasnya.
Untuk itu, PPMAN akan mendesak, pertama : Polres Halmahera Utara untuk meninjau kembali penetapan tersangka dan penerbitan DPO terhadap Adrida Erna Ngato, Perempuan Adat Pemmbela HAM secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Kedua: menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas wilayah dan lingkungan hidupnya;
Ketiga: meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, dan OMBUDSMAN RI memeriksa Kapolres Halmahera Utara serta mengevaluasi kebijakan penegakan hukum yang diduga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat di Halmahera Utara.
Keempat: kepada Komisi III DPR RI memanggil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, karena kebijakan dan pola penegakan hukum di Halmahera Utara terhadap masyarakat adat yang dilakukan oleh anggota Kepolisian kerap terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan pengabaian hak-hal konstitusional masyarakat adat.
Kelima: kepada Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Maluku Utara agar melakukan pengawasan terhadap proses penanganan perkara, guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Kapolres dan Penyidik Polres Halmahera Utara.
Keenam: Pemerintah daerah dan lembaga terkait segera memfasilitasi penyelesaian konflik yang berorientasi pada perlindungan hak masyarakat adat dan pemulihan hubungan sosial di tingkat komunitas. (*)
Penulis: Mansyur Armain
