Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menunjukkan langkah proaktif dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Maluku Utara, Rabu, 22 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Sherly memaparkan secara detail kondisi riil infrastruktur di daerah, sekaligus menekankan pentingnya implementasi konkret dari pemerintah pusat terhadap berbagai usulan yang telah disampaikan.
“Kami sampaikan secara lisan maupun tertulis, harapannya bisa ada implementasi konkret di tahun 2026, 2027, dan seterusnya dengan segera,” tegasnya.
Ia menilai, koordinasi dengan Komisi V DPR RI bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis agar program pembangunan daerah dapat masuk dalam skema pendanaan APBN, termasuk melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).
Menurut Sherly, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam memperbaiki infrastruktur, khususnya jalan rusak yang tersebar di berbagai wilayah Maluku Utara. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat krusial.
Selain infrastruktur darat, Sherly juga menyoroti persoalan konektivitas laut yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah kepulauan. Ia mengungkapkan masih adanya kekurangan fasilitas pelabuhan dan layanan transportasi laut yang belum optimal.
Dalam rangkaian kunjungan, Sherly bersama anggota Komisi V DPR RI, Irene Roba Putri, meninjau sejumlah lokasi strategis, antara lain proyek sabo dam, kawasan terdampak bencana di Kelurahan Rua, serta hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Selain itu, rombongan juga memastikan progres pengerjaan Inpres Jalan Daerah di Kota Ternate yang telah mencapai 100 persen dan siap diserahterimakan setelah masa pemeliharaan.
“Ada beberapa proyek yang memang sedang tender di 2026, dan masih banyak pekerjaan rumah yang mudah-mudahan bisa masuk di 2027 atau penambahan di perubahan 2026,” ujar Sherly.
Langkah aktif pemerintah daerah ini mendapat apresiasi dari DPR RI. Irene Roba Putri menilai kepemimpinan Sherly menunjukkan komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Ibu Gubernur akan memimpin rapat khusus bersama seluruh kepala daerah se-Malut untuk menentukan prioritas pembangunan. Kami di Komisi V DPR RI siap mengawal agar pelayanan dari kementerian terkait bisa lebih optimal,” kata Irene.
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya terealisasi secara fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. (rie)
