Sultan Tidore, Husain Sjah, menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan anggaran secara merata di seluruh daerah di Indonesia.
Ia menilai kebijakan tersebut berdampak besar, terutama bagi daerah seperti Maluku Utara yang masih membutuhkan dukungan fiskal untuk pembangunan.
Pernyataan itu disampaikan Sultan usai upacara peringatan Hari Jadi Tidore (HJT) ke-918, Minggu (12/4/2026). Menurut Sultan, sikap yang disampaikan merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara, sekaligus harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo dapat berjalan dengan baik.
“Tidak boleh anggaran itu dipotong begitu saja, karena negeri ini punya jasa yang besar. Apa yang kami sampaikan ini adalah fakta dan kenyataan sebagai bagian dari rasa cinta terhadap Indonesia,” tegas Sultan.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat sampai kepada Presiden Prabowo, sehingga kebijakan pemangkasan anggaran, khususnya di sepuluh daerah di Maluku Utara, bisa ditinjau kembali.
“Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar. Kami juga berharap para Bobato adat, nyili gulu-gulu, nyilih seba-seba, dan para tetua yang memiliki kekuatan spiritual dapat mendoakan agar beliau menjalankan pemerintahan dengan baik,” ujarnya.
Sultan menilai, pemangkasan anggaran yang terjadi saat ini sangat dirasakan dampaknya oleh pemerintah daerah. Padahal, Maluku Utara masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan hingga pemulihan ekonomi masyarakat.
Ia juga menyoroti kebijakan yang dinilai disamaratakan tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing daerah terhadap negara. Menurutnya, Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki kontribusi besar, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian lebih proporsional.
“Jangan disamaratakan. Daerah yang punya kontribusi besar justru mengalami pemangkasan signifikan. Lalu bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia kalau kondisinya seperti ini,” katanya.
Sultan turut membandingkan dengan daerah lain seperti Papua yang mendapatkan perlakuan khusus dengan alokasi anggaran besar. Hal tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi agar kebijakan nasional lebih adil dan berkeadilan.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.
“Kalau alasannya untuk mengatasi korupsi, maka yang harus diperbaiki adalah penegakan hukum. Ambil tindakan tegas terhadap koruptor, bukan memangkas anggaran daerah yang sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Sultan berharap pemerintah pusat dapat mengembalikan hak-hak daerah dan menormalkan kembali kebijakan anggaran, sehingga daerah mampu menjalankan program pembangunan dan kemanusiaan secara maksimal. (msn)
Peliput: Mansyur Armain
