Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tidore Kepulauan terus matangkan rencana pengembangan rumah sakit melalui penguatan pelayanan, pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi unit usaha Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pembahasan tersebut, dibahas dalam rapat bersama Dewan Pengawas RSD Kota Tidore Kepulauan yang dipimpin Wakil Direktur I Bidang Umum, Keuangan dan Sumber Daya, dr. Megawati Abubakar, Sp.JP, FIHA, Jumat (28/8/2026).
Wakil Direktur I, dr. Megawati Abubakar menjelaskan, pengembangan RSD Tidore harus harus diperkuat dari sisi pelayanan, kemandirian dan daya dukung ekonomi yang berkelanjutan.
“Kita ingin RSD Tidore bukan hanya menjadi tempat orang datang berobat, tetapi menjadi sebuah ekosistem pelayanan kesehatan yang lengkap,”tegasnya.
Menurutnya, dari gedung perawatan yang representatif, layanan unggulan yang semakin kuat, sampai fasilitas pendukung seperti kafe, kantin, Medika Mart dan Apotek Medika Farma, semuanya harus teringrasi.
Selain itu, dikelola secara profesional, dan pada akhirnya kembali untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Pengembangan unit usaha BLUD bukan sekadar mencari tambahan pendapatan, melainkan ruang strategi untuk membangun kemandirian rumah sakit.
“BLUD semakin mandiri. Kalau kita mampu membangun sumber pendapatan sendiri secara sehat, maka semakin besar pula ruang kita untuk berinvestasi kembali pada pelayanan, sarana prasarana, alat kesehatan dan pengembangan SDM,” ungkapnya.
Seluruh rencana akan disusun ini, berdasarkan dalam roadmap pengembangan yang memiliki skala prioritas dan tahapan yang jelas, sehingga pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan menjadi bagian dari transformasi RSD Tidore dalam jangka panjang.
Anggota Dewan Pengawas RSD Tidore Kepulauan, Yakub Husain menyampaikan, mereka menyambut baik dan mengapresiasi rancangan pengembangan yang disampaikan manajemen.
“Kami menyatakan siap mendukung langkah strategis RSD Tidore dalam memperkuat pelayanan, mengembangkan infrastruktur, serta meningkatkan kemandirian BLUD,”paparnya.
Rancangan pengembangan tersebut, akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas, kebutuhan pelayanan, kemampuan pembiayaan, kelayakan usaha, regulasi, serta keberlanjutan operasional.(msn)
Penulis: Mansyur Armain
