Rencana Pemerintah Kota Ternate mengalihfungsikan Puskesmas Kalumpang menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ternate menuai kritik dari anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif.
Kritik tersebut disampaikan Nurlaela melalui akun Facebook pribadinya menyusul aksi penolakan warga Kelurahan Kalumpang terhadap rencana pemindahan puskesmas tersebut, Kamis (7/5/2026).
Dalam unggahan itu, terlihat dua spanduk penolakan yang dipasang warga. Salah satunya bertuliskan, “Puskesmas Kalumpang Tetap di Kalumpang, RSUD Pindah dari Kalumpang”, serta spanduk lain bertuliskan, “Warga Kalumpang Menolak Alih Fungsi Puskesmas Kalumpang Menjadi RSUD Kota Ternate.”
Nurlaela menilai aksi warga bukan sekadar bentuk penolakan biasa, melainkan cerminan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan RSUD Ternate.
“Aksi masyarakat Kelurahan Kalumpang bukan sekadar aksi, tetapi bentuk kegelisahan terhadap arah kebijakan Pemkot terkait rencana besar pembangunan RSUD Ternate yang sejak awal sudah terpublikasi di ruang publik,” tulisnya.
Ia menjelaskan, sejak awal pembangunan RSUD Ternate diwacanakan berada di kawasan reklamasi melalui skema pembiayaan multiyears. Namun, rencana tersebut terus berubah, mulai dari skema kerja sama dengan pihak ketiga melalui Perda KPDBU bersama PT WIKA, hingga pemanfaatan Plaza Gamalama Modern sebagai lokasi RSUD.
“Berubah terus dalam wacana publik sampai akhirnya Puskesmas Kalumpang harus dikorbankan dan dipindahkan karena lokasinya akan dialihfungsikan menjadi RSUD,” tegasnya.
Menurut Nurlaela, Puskesmas Kalumpang selama ini telah berfungsi maksimal dalam melayani masyarakat, termasuk sekitar 39 ribu peserta BPJS Kesehatan di wilayah tersebut.
“Kenapa harus dipindahkan?” ujarnya.
Ia pun meminta Pemerintah Kota Ternate menyusun perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan secara matang dan tidak berdasarkan asumsi semata.
Nurlaela menyarankan agar pembangunan RSUD Ternate diprioritaskan di wilayah yang masih minim fasilitas kesehatan, seperti Kecamatan Ternate Pulau, Ternate Selatan, atau kawasan tiga pulau terluar.
“Ternate Tengah sudah bertumpuk fasilitas kesehatan. Harus ada keadilan distribusi layanan kesehatan untuk wilayah lain,” pungkasnya. (*)
Penulis: Mansyur Armain
