Forum Studi Independensia memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-30 dengan menggelar diskusi film dokumenter “Dari Ore ke Oligarki”.
Diskusi tersebut menyoroti dampak pertambangan terhadap lingkungan, peran literasi dalam gerakan sosial, serta hubungan antara penguasaan sumber daya alam dan kepentingan politik di Maluku Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Forum Studi Independensia, Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Senin (26/10/2026) malam, menghadirkan tiga narasumber, yakni Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara, Astuti N. Kilwow; jurnalis senior, Mahmud Ici; dan Sekretaris Forum Studi Independensia, Ghalim Umabaihi.
Dalam diskusi tersebut, Astuti menyoroti meningkatnya kepekaan generasi Z terhadap persoalan lingkungan, khususnya perubahan iklim. Menurutnya, generasi muda saat ini terlihat lebih mampu memahami isu-isu ekologis dibandingkan satu hingga dua dekade sebelumnya.
“Saya kurang tahu, apakah akses terhadap informasi dan data sehingga mereka lebih mudah mengakses daripada sepuluh hingga dua puluh tahun lalu,” ujarnya.
Astuti membandingkan pemahaman generasi muda saat ini dengan kondisi sekitar sepuluh tahun lalu, ketika isu perubahan iklim (climate change) belum banyak dipahami mahasiswa.
Ia juga menyinggung debat kandidat calon Gubernur Maluku Utara pada 2024. Dalam debat tersebut, menurut Astuti, terdapat jawaban kandidat yang menunjukkan kekeliruan dalam memahami fenomena efek rumah kaca.
Kondisi itu, kata dia, memperlihatkan pentingnya literasi lingkungan agar masyarakat, termasuk para pengambil kebijakan, dapat memahami persoalan ekologis secara tepat.
Menurut Astuti, meningkatnya kepekaan generasi muda juga dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Fenomena kemarau panjang dan kebakaran hutan serta lahan menjadi contoh bahwa perubahan iklim bukan sekadar wacana.
Ia menyinggung kebakaran hutan dan lahan pada 2015 yang berlangsung dalam waktu panjang dan berdampak luas. Menurutnya, penanganan persoalan lingkungan membutuhkan keseriusan pemerintah, bukan hanya ketika mendapat tekanan dari pihak luar.
“Kalau 2015 lalu, hampir delapan bulan itu, jangkauannya sangat luas dibandingkan dengan yang sekarang. Dan penanganannya lebih cepat karena diprotes oleh negara-negara tetangga. Tetapi hari ini, juga diprotes, tapi pemerintah kita menutup mata,” tegasnya.
Pertambangan Ancam Habitat Satwa Endemik
Lebih jauh, Astuti menjelaskan bahwa dampak pertambangan tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup satwa dan ekosistem di sekitar wilayah konsesi tambang.
Ia mencontohkan keberadaan kera di sekitar kawasan konsesi pertambangan di Pulau Bacan. Berkurangnya tutupan hutan dapat mendorong satwa kehilangan habitat dan mencari sumber makanan di lokasi lain.
Di Maluku Utara, ancaman terhadap lingkungan juga berpotensi berdampak pada satwa seperti babi hutan, rusa, dan burung bidadari Halmahera yang merupakan salah satu satwa endemik daerah tersebut.
Astuti turut menyoroti kawasan konservasi Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Menurutnya, perlindungan kawasan hutan perlu diperkuat agar fungsi ekologisnya tetap terjaga di tengah aktivitas investasi dan pertambangan.
Ia menegaskan, keseimbangan ekosistem harus dipertahankan demi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya pada masa mendatang.
Literasi Harus Melahirkan Kesadaran Kritis
Sementara itu, Sekretaris Forum Studi Independensia, Ghalim Umabaihi, menekankan pentingnya literasi dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap persoalan lingkungan dan ketimpangan sosial.
Menurut Ghalim, literasi tidak sebatas kemampuan membaca dan menulis. Literasi juga mencakup kemampuan memahami informasi, mengolah pengetahuan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menjelaskan, dalam perspektif filsafat, literasi berkaitan dengan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan upaya mendalaminya hingga membentuk kebijaksanaan.
“Sesungguhnya, kita mengacu ke UNESCO, bahwa literasi bukan hanya tentang baca tulis, namun bagaimana memahami apa yang ia bacakan, kemudian mengorganisir pengetahuannya untuk diterapkan menjadi sesuatu yang bermanfaat,” ujarnya.
Ghalim menilai, pegiat literasi perlu memiliki kesadaran terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, termasuk kerusakan lingkungan dan ketimpangan akibat pengelolaan sumber daya alam.
Ia juga menyoroti pentingnya literasi politik agar masyarakat mampu membaca hubungan antara citra seorang figur politik, kepentingan pemilik modal, dan kebijakan yang diambil.
Menurutnya, figur politik yang tampil dengan citra populis tetap perlu dikritisi melalui informasi dan pengetahuan yang memadai.
“Sikap Independensia kepada masyarakat yang berkaitan dengan literasi politik. Karena seorang figur politik yang dicitrakan sebagai sesuatu yang populis, tapi ada hal yang tersimpan di balik semua itu,” tambahnya.
Jurnalis Berperan Menyebarkan Informasi Lingkungan
Jurnalis senior, Mahmud Ici, dalam pemaparannya menegaskan pentingnya literasi dan penyebaran informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan.
Menurutnya, mahasiswa, aktivis, dan jurnalis masih memiliki peran penting dalam menyuarakan persoalan lingkungan di tengah kuatnya kepentingan ekonomi dan politik dalam pengelolaan sumber daya alam.
Mahmud menilai, eksploitasi sumber daya alam perlu dikritisi, terutama ketika dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Ia menyinggung pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang sempat mencatat angka tinggi. Namun, menurutnya, capaian tersebut perlu dibaca secara kritis dengan melihat kondisi masyarakat dan dampak aktivitas pertambangan di lapangan.
Beberapa minggu sebelum diskusi, Mahmud mengaku berkunjung ke Halmahera Tengah dan mempertanyakan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut dirasakan oleh masyarakat di wilayah itu.
“Memang, bumi ini dikeruk habis-habisan demi kepentingan pembangunan dan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti hubungan antara penguasaan sumber daya alam, pemilik modal, dan politik elektoral. Menurutnya, persoalan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai siapa yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan kekayaan alam daerah.
Mahmud menyebut sejumlah wilayah di Maluku Utara, mulai dari Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, hingga Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam diskusi mengenai eksploitasi sumber daya alam dan kepentingan politik.
“Bagian penting adalah, teman-teman mahasiswa masih bisa berargumen, menyampaikan pendapat, bicara literasi, dan menulis itu nilainya lebih tinggi karena membagi informasi dengan masyarakat di daerah lingkar tambang,” pungkasnya.
Melalui diskusi film dokumenter Dari Ore ke Oligarki, Forum Studi Independensia menjadikan peringatan tiga dekade organisasinya sebagai ruang refleksi mengenai pentingnya literasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara. (*)
