Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan bersama tim MoU Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mulai membahas tindak lanjut rencana pembangunan Fakultas Kedokteran Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU).
Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat antara DPRD dan tim MoU Pemkot Tidore Kepulauan, Kamis (3/9/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya untuk mendukung pembangunan Fakultas Kedokteran Gigi dan Mulut UMMU di Kota Tidore Kepulauan.
Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, membenarkan pembahasan tersebut. Ia mengatakan, rapat dilakukan untuk membahas rencana kerja sama antara pemerintah daerah dan UMMU yang nantinya dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
“Jadi, kemarin kami sudah menggelar rapat dengar pendapat antara pemerintah daerah dan pihak ketiga, yakni Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Hari ini ditindaklanjuti dalam pembahasan MoU agar mendapat persetujuan DPRD,” ungkap Ade.
Menurutnya, salah satu poin yang dibahas adalah dokumen MoU beserta sejumlah poin kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak universitas.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut dengan menyediakan sejumlah sarana dan prasarana. Di antaranya gedung perpustakaan lama dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang akan dimanfaatkan sebagai fasilitas rumah sakit sementara untuk pelayanan kedokteran gigi.
Ade menjelaskan, gedung yang disediakan pemerintah daerah tersebut saat ini belum digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Namun, pihak UMMU telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung dan membawanya ke gedung Labkesmas.
“Pemerintah daerah hanya menyediakan gedung rumah sakit sementara Labkesmas sebagai rumah sakit dokter gigi, sambil menunggu pembangunan definitif Fakultas Kedokteran di Kelurahan Rum,” jelasnya.
Sementara terkait lahan pembangunan Fakultas Kedokteran Gigi dan Mulut yang diperkirakan membutuhkan luas sekitar satu hektare, Ade mengatakan lahan tersebut telah dibebaskan oleh pemerintah daerah.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berencana melakukan penambahan lahan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan tersebut pada 2027 mendatang.
“Selanjutnya, ada penambahan lahan berikutnya di tahun 2027 mendatang,” pungkasnya. (msn)
Penulis: Mansyur Armain
